0
0
Regulasi dan insentif pajak EV yang diterapkan oleh negara-negara Asia bervariasi secara signifikan, menciptakan pasar yang terfragmentasi. Beberapa negara, seperti Tiongkok dan Korea Selatan, menawarkan subsidi pembelian langsung, pembebasan PPN, dan pengurangan pajak jalan untuk mendorong adopsi EV secara besar-besaran.
Singapura, dengan kebijakan transportasi yang ketat, menggunakan insentif pajak emisi dan sistem kuota mobil untuk mendorong pembelian EV premium. Sementara itu, negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand dan Indonesia, lebih memilih mengurangi pajak impor dan pajak barang mewah (PPnBM) untuk menarik investasi manufaktur EV di dalam negeri.
Perbedaan kebijakan ini mencerminkan tujuan yang berbeda: negara-negara maju berfokus pada pengurangan emisi dan mendorong inovasi, sementara negara-negara berkembang berfokus pada penciptaan lapangan kerja dan pembangunan basis manufaktur otomotif baru.
Harmonisasi kebijakan regional di masa depan akan krusial untuk mempermudah perdagangan EV lintas batas. Insentif pajak yang cerdas dan konsisten adalah kunci untuk mempercepat transisi EV Asia tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
Negara-negara Asia menerapkan beragam insentif pajak EV, mulai dari subsidi langsung (Tiongkok, Korea Selatan) hingga pembebasan pajak impor untuk menarik investasi manufaktur (Asia Tenggara), yang mencerminkan perbedaan tujuan ekonomi regional.
