0
0
Fenomena yang disebut “TikTok Gerrymandering” muncul di Asia, merujuk pada dugaan manipulasi algoritmik yang membentuk atau membatasi konten politik tertentu, sehingga memengaruhi narasi publik dan potensi hasil pemilu di negara-negara demokrasi seperti Indonesia dan Filipina. Kekuatan algoritma TikTok untuk memprioritaskan atau menyembunyikan isu-isu sensitif menjadikannya alat politik yang sangat kuat.
Meskipun TikTok membantah adanya intervensi politik, para peneliti dan regulator di Asia menyoroti bahwa platform ini, yang dimiliki oleh ByteDance (Tiongkok), berpotensi menjadi kendaraan soft power untuk membentuk opini publik, terutama di kalangan pemilih muda. Hal ini memicu seruan untuk transparansi algoritma dan audit independen terhadap konten politik yang beredar.
Kekhawatiran utama regulator adalah bagaimana platform ini menangani disinformasi dan hoaks politik yang menyebar dengan cepat melalui video pendek. Di beberapa negara Asia, pemerintah telah mengajukan permintaan penghapusan konten yang dianggap mengganggu ketertiban umum atau keamanan nasional, menambah dilema etika antara kebebasan berekspresi dan stabilitas sosial.
Menghadapi tekanan ini, negara-negara Asia kini sedang menyusun regulasi platform media sosial yang lebih ketat, menuntut akuntabilitas yang lebih besar dari perusahaan asing. Fenomena TikTok Gerrymandering menyoroti bahwa infrastruktur digital kini sama pentingnya dengan infrastruktur fisik dalam membentuk kedaulatan dan demokrasi di Asia.
