0
0
Media sosial awalnya diciptakan untuk menghubungkan orang, tetapi kini berubah menjadi alat politik paling ampuh di abad ke-21. Dari pemilu presiden hingga konflik internasional, media sosial digunakan sebagai senjata propaganda global. Informasi bisa menyebar secepat kilat, memengaruhi opini publik, bahkan menentukan arah kebijakan negara.
Fenomena ini terlihat jelas dalam pemilu di berbagai negara. Kampanye politik kini lebih banyak dilakukan melalui Facebook, Twitter, TikTok, dan Instagram ketimbang media konvensional. Kandidat menggunakan algoritma untuk menargetkan pesan sesuai audiens, menciptakan propaganda yang sangat personal dan efektif.
Namun, media sosial juga membuka ruang bagi disinformasi dan hoaks politik. Banyak pihak memanfaatkan bot dan akun palsu untuk menyebarkan berita palsu yang bisa mengacaukan opini publik. Kasus pemilu AS 2016 menjadi contoh, di mana dugaan campur tangan asing lewat media sosial memicu skandal besar.
Selain pemilu, media sosial juga jadi panggung konflik geopolitik. Negara-negara menggunakan akun resmi maupun anonim untuk membentuk narasi, menyerang lawan, dan membangun citra positif. Perang informasi ini tak kalah berbahaya dari perang fisik karena bisa mengguncang stabilitas politik suatu negara.
Di sisi lain, media sosial memberi peluang baru bagi demokrasi. Warga bisa lebih aktif menyuarakan pendapat, mengorganisir aksi, dan mengawasi pemerintah. Gerakan sosial seperti Arab Spring atau protes besar di Hong Kong membuktikan kekuatan media sosial dalam mobilisasi massa.
Namun, tanpa regulasi yang jelas, media sosial bisa berubah menjadi medan perang yang merusak. Perusahaan teknologi punya peran penting untuk menyaring konten, tetapi mereka juga sering dituduh bias atau bahkan ikut bermain dalam politik.
Propaganda di media sosial menunjukkan satu hal: politik kini tidak hanya berlangsung di parlemen, tapi juga di timeline. Dunia sedang memasuki era baru di mana informasi bisa lebih berbahaya daripada peluru.
